Soeharto, yang memerintah Indonesia selama lebih dari tiga dekade, dikenal dengan kebijakan pembangunan ekonomi yang besar, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur. Setelah menggantikan Sukarno pada 1967, Soeharto fokus untuk memperbaiki keadaan ekonomi yang hancur akibat ketegangan politik dan krisis ekonomi. Salah satu prioritas utama dalam visi pembangunan Soeharto adalah pengembangan infrastruktur sebagai fondasi bagi kemajuan ekonomi jangka panjang. Artikel ini akan membahas kontribusi Soeharto dalam pembangunan infrastruktur Indonesia, serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sosial.
1. Latar Belakang Pembangunan Infrastruktur di Era Orde Baru
Pada masa pemerintahan Sukarno, Indonesia mengalami kemajuan di beberapa bidang, tetapi banyak proyek infrastruktur yang terhambat oleh ketegangan politik dan masalah ekonomi. Setelah Soeharto mengambil alih kekuasaan, negara Indonesia berada dalam kondisi yang sangat sulit, dengan inflasi tinggi, hutang luar negeri yang menumpuk, dan ketidakstabilan ekonomi. Salah satu langkah pertama yang diambil oleh Soeharto adalah melakukan konsolidasi politik dan ekonomi untuk menciptakan fondasi yang stabil guna melaksanakan program pembangunan yang ambisius.
Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama dalam visi jangka panjang Soeharto. Dengan infrastruktur yang memadai, diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta mengatasi berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi Indonesia pada masa itu.
2. Proyek Infrastruktur Utama pada Era Orde Baru
Pada masa pemerintahan Soeharto, sejumlah proyek infrastruktur besar dijalankan di seluruh Indonesia. Berikut adalah beberapa sektor infrastruktur yang mendapat perhatian utama:
a. Transportasi: Jalan Raya, Jembatan, dan Bandara
Soeharto memahami bahwa transportasi adalah kunci utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada masa Orde Baru, pembangunan jalan raya dan jembatan di seluruh Indonesia diprioritaskan untuk meningkatkan konektivitas antara kota-kota besar dan wilayah pedesaan. Proyek-proyek seperti pembangunan jalan tol pertama di Indonesia, yaitu Jalan Tol Jagorawi yang menghubungkan Jakarta dengan Bogor dan Ciawi, menjadi simbol dari era pembangunan ini.
Selain itu, proyek pembangunan jembatan besar, seperti Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dan Madura, juga dilaksanakan untuk memperlancar arus perdagangan dan mobilitas masyarakat. Bandara-bandara internasional, seperti Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta dan Bandara Ngurah Rai di Bali, juga dibangun atau diperluas untuk mendukung pariwisata dan perdagangan internasional.
b. Sektor Energi: Pembangkit Listrik dan Sumber Daya Alam
Pembangunan sektor energi merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya Soeharto untuk memodernisasi Indonesia. Pemerintah Orde Baru mengembangkan pembangkit listrik tenaga air, tenaga uap, dan tenaga listrik lainnya untuk mendukung kebutuhan energi yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, eksploitasi sumber daya alam, terutama minyak dan gas bumi, menjadi bagian penting dari kebijakan pembangunan. Infrastruktur untuk pengolahan dan distribusi energi, seperti kilang minyak, terminal gas, dan jaringan listrik, dikembangkan untuk memastikan bahwa sektor industri Indonesia dapat beroperasi secara efisien.
c. Perumahan dan Pemukiman
Seiring dengan urbanisasi yang pesat, Soeharto juga berfokus pada pembangunan perumahan bagi penduduk yang terus berkembang. Program perumahan yang terorganisir menjadi penting untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pemukiman kumuh di kota-kota besar. Berbagai proyek pembangunan perumahan rakyat di daerah-daerah perkotaan dan pedesaan dicanangkan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat.
d. Sektor Pertanian dan Irigasi
Indonesia, sebagai negara agraris, memerlukan sistem irigasi yang efisien untuk mendukung produksi pertanian. Di bawah pemerintahan Soeharto, pembangunan infrastruktur pertanian, seperti jaringan irigasi dan sistem pengairan, diperluas untuk meningkatkan hasil pertanian dan mendukung ketahanan pangan nasional. Salah satu proyek besar dalam sektor ini adalah pembangunan waduk-waduk besar untuk pengairan sawah dan pembangkit listrik tenaga air.
3. Pendanaan dan Kerjasama Internasional
Pembangunan infrastruktur yang ambisius ini tentu saja memerlukan pendanaan yang besar. Selama masa pemerintahan Soeharto, Indonesia mengandalkan bantuan luar negeri dan pinjaman internasional untuk mendanai berbagai proyek infrastruktur. Soeharto berhasil membangun hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara Barat, Jepang, dan lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia.
Kerjasama dengan negara-negara donor ini memungkinkan Indonesia untuk mendapatkan dana yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur. Misalnya, Jepang melalui program hibah dan pinjaman telah membantu dalam proyek pembangunan jalan, jembatan, serta proyek pembangkit listrik di Indonesia. Namun, ketergantungan pada pinjaman luar negeri juga menjadi tantangan, yang berkontribusi pada meningkatnya hutang luar negeri Indonesia pada akhir masa pemerintahan Soeharto.
4. Dampak Pembangunan Infrastruktur terhadap Ekonomi
Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di bawah pemerintahan Soeharto memberikan dampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Infrastruktur yang lebih baik mempermudah perdagangan, baik antar daerah di Indonesia maupun dengan negara lain. Pengembangan jaringan transportasi, seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan, mendorong peningkatan arus barang dan orang, yang pada gilirannya merangsang kegiatan ekonomi.
Di sektor energi, pembangunan pembangkit listrik memungkinkan berkembangnya industri-industri besar, termasuk sektor manufaktur dan pertanian. Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat pada tahun 1980-an dan 1990-an berkat infrastruktur yang mendukung sektor industri.
Selain itu, infrastruktur yang berkembang juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan jalan, irigasi, dan perumahan membantu meningkatkan standar hidup, terutama di wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolasi dan sulit dijangkau.
5. Kritik terhadap Pembangunan Infrastruktur Orde Baru
Meskipun banyak pencapaian positif yang tercatat, pembangunan infrastruktur di masa Soeharto tidak luput dari kritik. Salah satu masalah utama adalah ketidakmerataan pembangunan yang terjadi antara daerah yang satu dengan yang lainnya. Banyak proyek infrastruktur terkonsentrasi di pulau Jawa, sementara wilayah Indonesia timur dan daerah terpencil sering kali terabaikan. Kesenjangan pembangunan ini menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang cukup besar di Indonesia.
Selain itu, banyak proyek infrastruktur yang dibiayai dengan utang luar negeri, yang pada akhirnya menambah beban ekonomi Indonesia. Ketergantungan pada pinjaman luar negeri ini memperburuk kondisi perekonomian Indonesia ketika terjadi krisis ekonomi pada 1997-1998.
6. Kesimpulan
Soeharto memainkan peran kunci dalam mengubah wajah infrastruktur Indonesia melalui berbagai proyek besar yang mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan politik. Infrastruktur yang berkembang pesat selama masa pemerintahannya memungkinkan Indonesia untuk mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Namun, ketidakmerataan pembangunan, ketergantungan pada utang luar negeri, dan masalah sosial lainnya tetap menjadi warisan yang perlu dihadapi setelah masa kepemimpinannya berakhir. Meskipun demikian, kontribusi Soeharto dalam pembangunan infrastruktur tetap menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah modern Indonesia.
Baca Juga Artikel Berikut Di : Amirrajan.Vip